FAKTOR-FAKTOR MUNCULNYA BERITA BIAS (by: Karina Silitonga)

sumber: www.google.co.id

Adapun faktor-faktor munculnya berita bias dapat penulis rincikan sebagai berikut:

1.     Hierarki Pengaruh Media

Dimana pemilik modal turut mengontrol konten (isi) media massa yang mereka miliki. Baik itu untuk mencari keuntungan, maupun untuk tujuan politis; seperti menyebarkan ideologi mereka dan memobilisasi kesadaran masyarakat secara perlahan tapi pasti. Pada akhirnya, mobilisasi kesadaran secara masif itu bakal menjadi hegemoni (mendominasi secara tidak langsung), jika merujuk pada pernyataan Antonio Gramsci.

Realitas media massa di Indonesia sendiri menunjukkan, media massa (terutama televisi) rentan digunakan sebagai corong politik.

Contoh: Pada Pilpres 2014 silam, para pengusaha media terbesar di Indonesia seperti Aburizal Bakrie[1], Surya Paloh[2] dan Harry Tanoe Soedibjo[3] telah menentukan sikap mereka untuk mendukung salah satu capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) yang bertarung. Sehingga, mereka menggunakan media yang mereka miliki untuk mendukung pasangan calonnya.

Merujuk pada ‘faktor-faktor yang mempengaruhi isi media’ milik Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996: 184), maka fenomena media ini dapat digolongkan kedalam faktor pengaruh terhadap isi dari luar organisasi media, seperti: kepentingan pasangan calon ataupun partai politik tertentu yang berafiliasi dengan pemilik media. Berikut bagan C.1 terkait model hierarki; faktor-faktor yang mempengaruhi isi media.

2.     Ekonomi Politik Media

Ekonomi politik media memandang, bahwa media tidak terlepas dari yang namanya kepentingan. Baik itu kepentingan yang bersumber dari pemilik modal, pemerintah, ataupun kelompok-kelompok lainnya. Namun, pengaplikasian ekonomi politik media yang berlebihan akan menempatkan jurnalis sebagai instrumen dominasi, yang dapat digunakan oleh pemilik modal untuk memberitakan sesuatu sesuai dengan kepentingannya.

Struktur kapitalis secara dominan mengatur kehidupan industri media, sehingga jurnalis atau pekerja media seolah-olah tak berjiwa. Para jurnalis tidak mempunyai kehendak bebas atas semua tindakan mereka, karena semua tindakannya merupakan cerminan dari struktur kapitalisme global, yang pada akhirnya akan menghilangkan seluruh kemampuan potensialnya untuk dapat berkarya secara bebas tanpa adanya kungkungan dari pihak kepentingan (kapitalis) (Kholil & Dalimunthe, 2015: 104).

Meskipun jurnalis hanya ‘orang gajian’ dalam struktur media massa, dan secara psikologis tidak mungkin menentang keputusan orang yang menggajinya. Namun, jurnalis tidak boleh serta-merta tunduk dan menjadi alat pemilik modal. Jurnalis harus tetap bertindak secara normatif dan demokratis. Artinya, jurnalis harus tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam menghasilkan pemberitaan yang objektif dan berimbang, tidak bias dalam menyajikan informasi kepada publik. 

Independensi redaksi merupakan salah satu persoalan yang paling dirasakan. Tekanan demi tekanan dari pemilik kepada dapur redaksi mengakibatkan sulitnya menghasilkan keragaman dalam berita (diversity of content). Pemimpin redaksi kerap tak bisa menghindari tekanan pemilik media, terutama menyangkut kepentingan politik. Ada anggota redaksi di media yang terpaksa dipecat, karena tidak mengikuti keinginan pemilik media (Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers, dewanpers.or.id).

3.     Berita bias muncul akibat adanya komersialisasi yang telah disepakati antara pemilik media dengan tokoh-tokoh politisi tertentu. Pada satu sisi, media membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mendanai biaya produksi, distribusi, dan menggaji pekerjanya. Dalam teori ekologi media misalnya, disebutkan salah satu sumber penunjang kehidupan media adalah modal (capital). Baik itu melalui pemasukan iklan ataupun iuran berlangganan. Fenomena ini sekaligus dapat kita pahami sebagai rantai simbiosis antara media massa dan politisi. Di satu sisi, politisi membutuhkan televisi sebagai panggung untuk mempromosikan dirinya kepada calon pemilih, dan disisi yang lain media massa membutuhkan sumber dana untuk kelangsungan hidupnya.

4.     Berita bias muncul akibat adanya intervensi dari pemerintah yang sedang berkuasa.

---

[1] Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Golkar kala itu, mendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres. Sehingga, pemilik saham terbesar pada PT. Visi Media Asia (tvOne dan antv) ini, menggunakan medianya sebagai corong politik. Kini, tvOne sendiri telah beralih pimpinan. Direktur utama perusahaan saat ini adalah Anindra Ardiansyah Bakrie, anak bungsu Aburizal Bakrie (http://m.merdeka.com). Selain itu, pemberitaannya kini pun cenderung netral, sejak Partai Golkar memutuskan berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo.

[2] Surya Paloh, merupakan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan merupakan pemilik saham terbesar di Media Group (Metro TV dan Media Indonesia). Kala itu, Surya dan partainya mantap mendukung Jokowi-Jusuf Kalla sebagai capres dan cawapres, sehingga menggunakan media yang ia miliki sebagai corong politik mereka. Bahkan, sampai dengan sekarang ini, Metro TV dan Media Indonesia begitu loyal dalam membenarkan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Walaupun kini, saham terbesar Metro TV sendiri telah beralih kepada pengusaha James Riyadi.

[3] Hary Tanoesoedibjo adalah pemilik dari MNC Group (RCTI, Global TV dan MNC TV). Kala itu, Hary menentukan sikapnya untuk mendukung Prabowo-Hatta, sehingga kerap menggunakan medianya sebagai corong politik mereka. Namun, dalam pilpres 2019 nanti, Harry dan partainya Perindo berbalik arah mendukung Joko Widodo untuk menjadi presiden kembali. Selain itu, Harry juga kerap menggunakan televisinya untuk memperdengarkan mars Partai Perindo miliknya. Tentu, ini merupakan sebuah kesewenang-wenangan atas frekuensi milik publik, yang digunakan untuk kepentingan pribadi.