TERMAKAN BUAH SIMALAKAMA

sgimage.detik.net.id

Ide dana haji untuk diinvestasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang dicontohkan Jokowi, tampaknya kembali menuai pro dan kontra ditengah-tengah publik. Pihak yang pro misalnya mengatakan, hal tersebut sah-sah saja selama digunakan untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara dengan tetap mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Sedangkan, pihak kontra jelas mereka tidak setuju, karena seharusnya dana tersebut difokuskan untuk kegiatan keagamaan saja.

Kebanyakan dari mereka yang mendukung wacana ini jelas ialah mereka yang Projo = Pro-Jokowi seperti Seword.com dan lain-lain, mereka mengatakan, “Lanjutkan terus pembangunannya Pakdhe Jokowi, biarin aja mereka yang nyinyir”. Sedangkan kebanyakan dari mereka yang kontra merupakan politisi yang berasal dari Partai Demokrat, politisi seperti Fahri Hamzah, politisi senior Amien Rais, dan masih banyak lagi dari kubu oposisi pemerintah sehingga sikap kontra mereka dinilai sebagian masyarakat cenderung bersikap politis. Bahkan, saya pribadi kalau boleh berpikir sedikit ‘nakal’, cenderung meyakini jangan-jangan negeri ini telah begitu mengalami defisit anggaran dan punya banyak utang pula, sehingga bingung hendak menutupinya bagaimana. Hahaha. Sedangkan dari pihak ahli agama sendiri seperti Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin dan Ketua MUI, Ma’ruf Amin misalnya, cenderung membolehkan ide dana haji tersebut dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Lantas, saya pun melihat fenomena wacana ini sebagai buah simalakama bagi pemerintah kita. Dimana selama ini pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang kurang pro terhadap Islam, bahkan cenderung mendiskreditkan muslim. Salah satunya lewat Perppu Ormas yang baru-baru ini diterbitkan, yang juga digunakan untuk membubarkan HTI. Namun, giliran dana haji diambil pula. Hehehe. Padahal, haji merupakan rukun Islam yang kelima dan didambakan oleh setiap muslim dunia, termasuk Indonesia untuk menunaikannya.

Lagipun, sampai dengan saat ini masih belum jelas dana haji tersebut bakal diperuntukkan untuk apa? Infrastruktur jenis apa? Dimana? Dan siapa yang akan memperoleh keuntungan dari dana yang diputar tersebut? Jadi, harus diperjelas lagi peruntukannya menurut saya. Namun, saya pribadi mengakui, bahwa langkah pemerintah ini memang bagus, musabab selama ini dengan jujur harus kita akui dana haji yang banyak itu selama ini hanya diam-diam saja tidak produktif. Cenderung disimpan di bank-bank syariah saja, yang kemudian diambil guna kelancaran prosesi ibadah haji.

Saya pikir untuk sekedar dana pengembangan haji, pasti akan lebih banyak bersisa. Namun ya itu, pemerintah seperti menjilat ludahnya sendiri, termakan buah simalakama, wong selama ini pemerintah cenderung mendiskreditkan Islam lewat peraturan-peraturannya. Bahkan, seolah-olah menganggap Islam sebagai suatu ancaman bagi keutuhan NKRI (baca: stigma radikal dan terorisme). Oleh karena itu, saya pikir pemerintah tidak hanya harus sawon ke Menteri Agama dan MUI saja untuk mendapatkan restu, tapi juga wajib sawon kepada mereka/muslim yang membayarkan dana haji untuk perjalanan ibadah. Rela tidak, ridho tidak? Ribetkan? Hehehe. Makanya, jangan lagi coba mendiskreditkan Islam dan menyepelekan mayoritas. Kalau sudah begini baru larinya kemana coba? Hahaha.

Hingga wajar saja, jika kemudian hari banyak beredar meme-meme bernada satire terhadap sikap pemerintah kita tersebut. Salah satunya ya kampanye Jokowi pada tahun 2014 lalu yang mengatakan, ”Dananya ada”. Sekarang dipelesetkan menjadi “Dananya ada = Dana Haji, :< wkwkwk”. Oh ya satu lagi, jika sekiranya nanti wacana ini benar-benar terwujud, semoga saja dana haji yang berputar itu tidak ikut bercampur dengan uang-uang kotor lainnya, sebab ini uang suci, gitu lho. Jadi harus lebih hati-hati lagi dalam pengelolaannya. [Sekian]