MENGAPA PELAKSANAAN P4 GAGAL DI INDONESIA?

P4 adalah akronim dari Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Merupakan salah satu produk politik yang menjadi unggulan era orde baru. Dulu, semasa orde baru berkuasa memang telah banyak menciptakan platform politik, untuk mengawal kekuasaannya. P4 dimasukkan ke dalam sistem pendidikan dan harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia.

Dapat kita pahami bahwa orde lama tumbang dan digantikan oleh orde baru, karena orde baru menjadi pahlawan yang membela pancasila saat G30S/PKI mencoba mengganti ideologi negara. Kita memahami bahwa Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Dan, saat itu Soekarno memberikan angin segar kepada komunisme lewat NASAKOM-nya (penyatuan ideologi nasionalis, agamis, dan komunis). Hingga untuk membendung peristiwa berdarah yang membunuh enam orang jenderal dan satu perwira tingkat satu tidak terulang lagi, Soeharto berusaha menjabarkan Pancasila untuk dapat dijadikan Pedoman untuk penghayatan dan pengamalannya. Dan, sebagai satu-satunya ideologi negara yang postulat dan tak dapat diganggu gugat lagi, demi  terjaganya stabilitas negara.

Sejatinya dari sisi manfaat, sebenarnya P4 itu baik dimana intinya adanya Teposliro (Bahasa Jawa: saling tenggang rasa) dalam kita hidup dimasyarakat. Falsafah itu sangat dalam artinya apabila kita mendalami secara utuh. Materi Penataran P4 bukan hanya mencakup Pancasila, namun terdapat juga materi lain seperti UUD 1945, GBHN (Garis Besar Haluan Negara), Wawasan Nusantara, dan materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Atau sekarang lebih dikenal dengan pendidikan budi pekerti/ Pendidikan Kewarganegaraan, atau di zaman Jokowi saat ini seperti mulai dicanangkannya program wajib militer dan bela negara.

Namun, dalam prakteknya ada beberapa faktor kendala yang menjadikan pelaksanaan P4 di Indonesia menuai kegagalan, diantaranya:

1. IDEPOLEKSOBUDHANKAMNAS hanya memasukkan unsur-unsur dan kepentingan kelompok/pribadi, sehingga penyimpangan dalam penjabaran P4 tersebut.
2. Soeharto dan kroninya mulai terkena kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), yang membuat rakyat tak lagi percaya dengan P4 yang dianggap sebagai alat pelanggeng kekuasaan semata.
3.  Munculnya wacana kritis di benak pemuda, hingga lengsernya Soeharto.
4. Merebaknya isu demokrasi dimana-mana, yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah otoriter yang dianggap melanggengkan kekuasaannya semata. Dan, tak lagi mengindahkan penderitaan rakyat. Pun, pembangunan yang ada belakangan diketahui  bersumber dari utang negara kepada IMF yang memang lintah darat.